Pesta demokrasi untuk memilih para
wakil rakyat memang menjadi sebuah tradisi rutin lima tahunan. Dimana ribuan
calon yang mengaku sebagai layak untuk dipilih rakyat menjadi wakilnya. Mereka
berlomba-lomba . dengan berbagai cara untuk menarik simpati rakyat. Mulai dari
memperkenalkan diri dengan memasang foto-foto mereka dengan ekspresi seramah
mungkin di segala penjuru, sampai dengan mengobral janji-janji yang belum tentu
mereka sendiri mampu untuk melaksanakan janji itu. Bahkan nuasa yang dilarang
oleh panitia pemilihan umum yaitu politik uang pun tidak sedikit yang
malakukanya.
Politik uang memang sangat kental
terjadi di negri ini, bahkan ada harga yang ditawarkan oleh pihak-pihak
tertentu jika ingin duduk di kursi wakil rakyat. Banyak model dan modus politik
uang, mulai dari pembagian uang menjelang pencoblosan suara, membagi-bagikan
sembakau saat kampanye, bahkan kegiatan kampanye yang berkedok sosial pun
banyak terjadi contohnya pelayanan mobil ambulance gratis dimana di body mobil
tersebut terpampang nama dan foto calon wakil rakyat yang sedang berkampanye.
Kemudian layanan kesehatan gratis dimana para petugas kesehatan nya memakai
atribut dari partai tertentu. Apakah yang seperti itu disebut sebagai pelayanan
sosial..? ketika berbicara palayanan sosial tentunya pelayanan tanpa syarat dan
pamrih, meskipun tidak tersurat mereka mengharuskan untuk memilih para calon
yang sedang berkampanya, namun tentu saja mereka berharap agar dapat dipilih.
Dan kondisi terparah adalah ketika mereka sengaja berkordinasi secara
terstruktur untuk membagi-bagikan uang di wilayah daerah pemilihan mereka
sehingga suara rakyat terbeli.
Esesnsi
dari DEMOKRASI itu sejatinya adalah kekuasaan berada ditangan rakyat. Berarti
seluruh pemimpin dan pejabat negara
itu harus tunduk dengan apa yang di katakan oleh rakyat. Tapi tentu saja ada
aturan-aturan dalam hal ketundukanya. Tidak serta merta rakyat bisa menyuruh
atau menyuarakan kehendaknya dengan seenaknya. Dalam hal ber demokrasi,
rakyat memiliki wakil-wakilnya yang duduk di parlemen dan mereka-mereka itu
dipilih langsung oleh rakyat. Wakil rakyat adalah pilihan rakyat, dan harus
menyuarakan suara rakyat. Namun demikian apakah para wakil rakyat itu
benar-benar menjadi wakil nya rakyat atau hanya sekedar mengaku-ngaku wakil
rakyat. Tentu saja secara konstitusi sudah diatur dan mereka-mereka yang duduk
di kursi wakil rakyat adalah pilihan rakyat yang mendapat suara rakyat pada
saat pemilihan umum.
Sebagian besar rakyat negri ini
berada di wilayah pedesaan, bahkan hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak perduli
siapa calon wakil mereka bahkan mayoritas tidak mengenalnya, bagi mereka yang
penting hari ini mereka bisa beli beras, dan mereka inilah yang menjadi sasaran
empuk para politisi yang hendak mencalonkan menjadi wakil rakyat. Dengan
imbalan 25rb sampai 100rb, mereka mudah untuk dirayu agar memilih wakil rakyat
tertentu. Apakah ini yang disebut bahwa “ Rakyat negri ini sudah cerdas”.
Apakah juga himbauan para politisi agar jika ada para calon wakil rakyat yang
memberikan uang, maka terima saja uangnya tapi jangan pilih orang nya, apakah
himbauan itu juga cerdas…?. Tentu saja tidak. Jika mau disebut cerdas, maka
jangan terima uang itu dan jangan pilih kualitas orang semacam itu.
Ketika seorang calon wakil rakyat
dengan sengaja membagi-bagiakan uang atau sembakau atau apapun kepada rakyat
dengan harapan agar rakyat memilihnya, maka itu sudah disebut sebagai politik
transaksional dan orang yang membagikanya disebut caleg transaksional. Khusus
bagi rakyat yang menerima uang atau sembakau dari mereka disebut juga korban
politik transaksional. Perkara apakah mereka nanti akan memilih calon wakil
rakyat tersebut atau tidak, Karena ketika rakyat sudah menerima uang dari
mereka, maka rakyat sudah mengikatkan diri dalam politik transaksional tersebut
dan rakyat harus ikut bertanggungjawab manakala para caleg transaksional
tersebut terpilih.
“Rakyat negri ini sudah cerdas”
itulah yang sering digembar-gemborkan para politisi seolah mengesampingan
kondisi sebenarnya yang terjadi dinegri ini. Apakah benar rakyat negri ini
sudah cerdas..? rakyat yang mana..? mungkin saja benar rakyat sudah cerdas…tapi
apakah mereka cerdas secara politik..?
Transaksional itu ibarat bisnis,
orientasinya adalah keuntungan. Jadi ketika para pemimpin dan wakil rakyat yang
terpilih karena politik transaksional maka apapun caranya akan digunakan untuk
mendapatkan keuntungan, apalagi modal politik dinegri ini sangatlah besar
sehingga ketika mereka terpilih maka yang akan dilakukanya pertama kali adalah
mencari titik balik modal, asalanya darimana…? Tentu saja uang Negara. Setelah
balik modal tercapai, maka peluang selanjutnya adalah untuk mencari untung dari
kekuasaan dan jabatnnya.
Peran rakyat adalah sangat besar
dalam menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin-pemimpin dinegri ini. Ketika
suara rakyat telah terbeli melalui transaksi-transaksi politik uang, maka
rakyat harus instrospeksi diri manakala wakilnya atau pemimpin yang dipilihnya
melalui politik uang terjerat kasus korupsi. Sadar atau tidak sadar rakyat ikut
serta dalam proses yang mengakibatkan wakil atau pemimpinya terjerat sebuat
kasus korupsi. Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga Januari 2014
sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersangkut dengan kasus korupsi, artinya rakyat juga harus bertanggungjawab
secara moral atas kasus yang menimpa mereka. Karena tidak menutup kemungkinan
mereka-mereka yang terjerat kasus korupsi adalah mereka yang saat pemilihan
kepala daerah membeli suara rakyat sehingga biaya pembelian suara yang begitu
besar mengharuskanya untuk mencari ganti rugi modal dengan jalan yang tentu
saja melanggar Undang-undang karena korupsi uang pajak rakyat.
Rakyat harus cerdas secara politik
sehingga tidak menjadi korban politik yang hanya di manfaatkan oleh politisi.
Mereka akan mengganggap rakyat yang menjadi korban politik itu begitu hina
karena dengan mudahnya di bodohi oleh mereka. Sedangkan tanggungjawab moral
rakyat yang tidak cerdas atau tidak mau cerdas secara politik adalah bayang-bayang
ketika pilihan mereka adalah salah karena mereka sedang memilih para calon
koruptor yang akan memakan uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
Pendidikan berpolitik bagi rakyat
negri ini begitu minim. Harusnya pemerintah dan partai politik berupaya
memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Tapi yang terjadi adalah
sebaliknya, mereka sengaja membodohkan rakyat dengan prilaku mereka karena
rakyat adalah lahan empuk untuk dijadikan KORBAN POLITIK demi meraih suara,
bahkan mereka menumbuhkan rasa antipasti terhadap politik sehingga banyak
rakyat yang sudah tidak perduli lagi dengan politik dan tidak mau terlibat
dalam pemilihan umum alias GOLPUT. Padahal yang perlu diketahui oleh rakyat
adalah masa depan kepemimpinan negri ini berada ditangan partai politik, karena
hanya parta politik yang berhak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat dan juga
presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar